pemerintah dki jakarta dinilai tidak konsisten dalam menerapkan aturan tentang tata ruang contohnya pada wilayah kelapa gading di mana banyak berubahnya rencana detail tata ruang (rdtr) yang tak mengindahkan tata ruang dan fasilitas publik.
gubernur jokowi harus membenahinya sehingga implementasi tata ruang mampu konsisten, tidak justru mengganggu kenyamanan juga sudah pasti cuaca upaya-upaya yang terjamin kesehatannya bisa terjadi, tutur ketua badan pengurus pusat (bpp) himpunan pengusaha muda indonesia (hipmi) anggawira, dalam perbincangan pada kelapa gading, jakarta, sabtu.
anggawira mencontohkan ketidaktegasan implementasi aturan tata ruang itu merupakan pembangunan spbu dalam jalan raya gading orchard yang membeli wilayah jalur hijau.
jalan itu adalah tidak simetris dan menambah macetnya, karena bentuknya dan menjorok ke tengah jalan. pemda sepertinya kurang tegas kepada kaum pengembang terkait juga hal ini mesti adalah fokus dari pemprov dki jakarta, kata anggawira.
Informasi Lainnya:
- Manfaat Daun Sirsak
- Tips Pemeliharaan Mobil di Musim Hujan
- Merawat Mobil di Musim Hujan
- Daun Sirsak Untuk Kanker
menurut anggawira, spbu itu dibangun selama tujuan yang tidak bisa dan lebar tanahnya tidak mencukupi untuk pembangunan serta keberadaan sebuah spbu.
menurut rencana tata ruang no. 3712/-1.711.5 tanggal. 18-12-2007, jalur itu diperuntukkan jalur hijau, ujar anggawira dan serta caleg dpr ri dari partai gerindra daerah pemilihan kota depok-bekasi.
salah benar penduduk kelapa gading hartono nugroho menyatakan terganggu dengan adanya spbu tersebut sebab selain membeli jalur hijau, serta mengganggu arus lalu lintas.
kami masyarakat tak pernah menyerahkan izin terhadap pembangunan spbu tersebut serta kami mendesak pemda agar membatalkan pendirian spbu tersebut, tutur hartono.
hartono serta meminta untuk pemda dki mengembalikan fungsinya sebagai lahan hijau atau taman.
kami juga mempertanyakan kenapa pemda dengan gegabah memberikan izin tidak proses cek dan ricek dengan mendalam, tutur hartono.