badan pertanahan nasional (bpn) ri berkomitmen penuh supaya menyukseskan masterplan percepatan serta perluasan pembagunan ekonomi indonesia (mp3ei), oleh karenanya bpn melakukan sejumlah terobosan serta semua situs supaya mendukung mp3ei.
kepala bpn ri, hendarman supandji mengemukakan keuntungan tersebut pada sela-sela rapat koordinasi mp3ei koridor ekonomi sulawesi dan koridor ekonomi papua-maluku pada manado, jumat sore.
dalam keterangan tertulisnya, hendarman mengajarkan web dan dilaksanakan bpn diantara lain melalui berlakunya uu nomor 2 tahun 2012 mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan supaya kepentingan umum.
uu ini berbeda dengan peraturan sebelumnya. uu ini lebih memberikan kepastian juga keadilan bagus proses pengadaan tanahnya maupun ganti rugi yang diberikan terhadap masyarakat dan ditetapkan dengan apraisal (penilai) independen, katanya.
Informasi Lainnya:
dia menunjukan pengadaan tanah supaya kepentingan umum berdasarkan uu no 2/2012 meninggalkan empat tahap yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.
setiap tahap ini sudah ditentukan saatnya, oleh karenanya penyelenggaran pengadaan tanah untuk kepentingan publik diharapkan tak berlarut-larut, tutur mantan jaksa agung itu.
selain tersebut, bpn sudah memprogramkan penelitian serta siap melakukan pengukuran tanah ulayat penduduk hukum adat pada papua manakala telah jelas penduduk hukum adatnya juga tanah ulayatnya.
sebelumnya di rapat itu mengemuka sederat kendala terkait pelaksanaan mp3ei dan salah satunya adalah sengketa tanah ulayat pada papua.
hendarman menambahkan bpn ketika ini serta tengah mempersiapkan ruu pertanahan. di mana di dalamnya, antara lain mengatur mengenai reforma agraria, serta hak atas tanah warga hukum adat. selain itu, bpn ri juga menggarap sinkronisasi serta harmonisasi peraturan perundang-undangan di jenis pertanahan, katanya.
sinkronisasi dan harmonisasi itu dimaksudkan untuk ke depan, tak terjadi lagi tumpang tindih peraturan terkait pertanahan. untuk tanah bisa lebih berdaya untuk, bpn ri serta menggarap percepatan pensertipikatan tanah, katanya.
melalui sertipikasi tanah ini, tutur hendarman maka hak-hak atas tanah bisa lebih terpeleihara, oleh karenanya bisa membawa manfaat yang lebih besar kepada terjalinnya kemakmuran rakyat.
sebelumnya, di sederat kesempatan hendarman mengingatkan dua tugas yang diberikan presiden susilo bambang yudhoyono kepadanya selama memimpin bpn. presiden menugaskan aku mengurangi sengketa juga mesti disadari terhadap orang kecil, ujarnya.
oleh sebab tersebut, hendarman mengatakan, bpn akan selalu menggalakkan program-program prorakyat yang telah berjalan. program-program tersebut diantara lain: sertifikat prona tidak perlu bayar, situs jemput bola layanan sertifikat tanah supaya rakyat (larasita) serta situs one day service.